Skandal Kantor Camat Mandioli Selatan: WC Hancur, Fasilitas Bobrok, Anggaran Miliaran Dipertanyakan!
Halmahera Selatan — Kondisi kantor Camat Mandioli Selatan kini menjadi sorotan tajam publik. Sejumlah staf kecamatan mengeluhkan fasilitas kantor yang rusak parah, terbengkalai, dan tidak terurus, padahal anggaran operasional disebut-sebut mencapai jumlah yang cukup besar setiap tahunnya.
Keluhan paling serius datang dari kondisi WC kantor camat yang hancur total. Para pegawai terpaksa harus pulang ke rumah hanya untuk buang air, karena fasilitas dasar itu sudah lama tidak bisa digunakan.
“Kami sengsara sekali. Mau buang air saja harus pulang ke rumah. WC kantor sudah lama rusak, tapi sampai sekarang tidak pernah diperbaiki,” ungkap salah satu staf kantor camat, Jumat (22/8/2025).
Tak hanya WC, kaca jendela pecah, plafon kantor rusak, dan sejumlah bagian bangunan kantor dibiarkan terbengkalai. Mirisnya, meski kondisi kantor memprihatinkan, camat diduga hanya diam dan tak mengambil langkah perbaikan.
“Anggaran tiap tahun besar, tapi fasilitas kantor rusak parah. Kami heran kenapa camat tidak pernah transparan soal anggaran dan tidak pernah melakukan perbaikan,” keluh staf lainnya.
Selain fasilitas, staf juga menyoroti bodi kantor camat yang diduga merupakan bagian dari aset kantor, namun hingga kini status dan penggunaannya tidak jelas. Kondisi ini semakin memperkuat dugaan adanya pembiaran dan lemahnya pengawasan anggaran.
Masyarakat dan pegawai mendesak pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan untuk segera melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja camat dan pengelolaan anggaran kecamatan.
“Kalau kantor camat saja dibiarkan rusak begini, bagaimana bisa melayani masyarakat dengan baik? Pemerintah daerah jangan hanya diam, harus segera turun tangan,” tegas salah satu warga Desa Jiko.
Hingga berita ini diterbitkan, Camat Mandioli Selatan belum memberikan klarifikasi resmi terkait kondisi kantor, status fasilitas, serta dugaan pembiaran perbaikan aset.
Publik kini menunggu tindak tegas dari Bupati Halmahera Selatan untuk mengusut persoalan ini dan memastikan transparansi penggunaan anggaran.
Redaksi Mandiolinews
