DPR RI Soroti Pembatalan 11 Event Pariwisata Maluku Utara, Minta Pemerintah Pusat Evaluasi
Jakarta, — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Daerah Pemilihan Maluku Utara, Fraksi PKS, Izzuddin Alqassam Kasuba, menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap minimnya perhatian pemerintah pusat dalam pengembangan sektor pariwisata di Maluku Utara.
Kekecewaan itu disampaikan menyusul pembatalan sedikitnya 11 agenda pariwisata besar yang semula dijadwalkan berlangsung pada 2025, termasuk Festival Tanjung Waka. Pembatalan tersebut dinilai berdampak serius terhadap perekonomian masyarakat setempat.
Alqassam menilai Maluku Utara memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, mulai dari keindahan alam bawah laut hingga kekayaan budaya dan sejarah. Namun, potensi tersebut belum tergarap optimal karena keterbatasan dukungan anggaran serta kurangnya perhatian strategis dari pemerintah pusat.
“Kami sangat menyayangkan pembatalan event pariwisata seperti Festival Tanjung Waka pada 2025. Festival ini bukan sekadar pesta rakyat, tetapi juga menjadi harapan besar bagi pelaku UMKM dan pedagang kecil di Maluku Utara. Pembatalan ini tentu sangat menyakitkan,” ujar Alqassam, Jumat (6/2/2026).
Menurutnya, Festival Tanjung Waka merupakan agenda budaya dan pariwisata yang selalu dinantikan masyarakat karena memberikan dampak ekonomi berantai (multiplier effect) yang signifikan bagi ekonomi lokal.
Ia menegaskan, pembatalan berbagai agenda tersebut bukan hanya menghilangkan kegiatan seremonial, tetapi juga menutup peluang bagi pelaku UMKM, pekerja seni, penyedia jasa akomodasi, serta masyarakat luas untuk meningkatkan pendapatan sekaligus mempromosikan potensi daerah.
“Pemerintah pusat seharusnya melihat sektor ini sebagai prioritas, bukan menomorduakan potensi besar yang dimiliki daerah,” tegasnya.
Mewakili aspirasi masyarakat Maluku Utara, Alqassam mendesak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta kementerian terkait lainnya untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Ia juga meminta adanya alokasi anggaran yang memadai disertai strategi jangka panjang guna mendorong pengembangan pariwisata di wilayah tersebut.
Ia berharap pembatalan agenda serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang dan potensi pariwisata Maluku Utara dapat lebih dikenal di tingkat nasional maupun internasional.
“Sudah saatnya ada keberpihakan anggaran. Daerah-daerah yang pariwisatanya sudah mapan perlu berbagi ruang agar potensi wisata di kawasan timur Indonesia juga bisa berkembang. Jangan biarkan daerah berjuang sendiri dengan fasilitas terbatas,” pungkasnya.
Tim redaksi Mandiolinews
