Hilirisasi Berdarah: Buruh Tewas di PT Harita Group, Negara Dipermalukan oleh Kelalaiannya
Oleh: Arjuna Nasarudin
Kabid Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam)
Barisan Intelektual Muda Maluku Utara Kematian Gheliver Milton Robodoe di area produksi PT Megah Surya Pertiwi (MSP), anak perusahaan PT Harita Group, tidak dapat dipahami sebagai kecelakaan kerja semata. Peristiwa ini menjadi peringatan keras tentang watak industri nikel yang agresif mengejar produksi, namun abai terhadap keselamatan buruh, serta berlindung di balik lemahnya pengawasan negara.
Di kawasan industri yang selama ini dipromosikan sebagai masa depan hilirisasi nasional, seorang buruh lokal meregang nyawa di area conveyor—zona kerja berisiko tinggi yang seharusnya dijaga dengan standar keselamatan paling ketat.
Ironisnya, hingga saat ini PT Harita Group belum memberikan penjelasan resmi kepada publik. Tidak ada konferensi pers, tidak ada laporan terbuka, dan tidak terlihat adanya pertanggungjawaban yang transparan.
Sikap diam ini bukan kebetulan. Ia mencerminkan pola lama industri ekstraktif: bungkam ketika nyawa buruh menjadi korban.
Produksi Dikejar, Keselamatan Dikorbankan
Dalam industri pertambangan modern, kecelakaan kerja fatal tidak dapat dikategorikan sebagai musibah biasa.
Secara teknis dan hukum, insiden di area conveyor hampir selalu berkaitan dengan kegagalan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), mulai dari SOP yang longgar, minimnya pengamanan mesin, lemahnya pengawasan, hingga tekanan target produksi yang mengesampingkan keselamatan.
Pertanyaan mendasar pun tak terelakkan. Jika sistem K3 PT Harita Group berjalan sebagaimana mestinya, bagaimana mungkin seorang buruh tewas di area produksi? Jika perusahaan merasa tidak bersalah, mengapa justru memilih sikap tertutup dan enggan memberi penjelasan kepada publik?
Fakta ini menegaskan wajah asli industri ekstraktif di negeri ini: nyawa buruh diperlakukan sebagai biaya produksi, sementara keuntungan dan ekspansi ditempatkan sebagai prioritas utama.
Lebih memprihatinkan, proses evakuasi jenazah korban disebut berlangsung tanpa komunikasi yang layak dan manusiawi kepada keluarga. Tindakan ini bukan sekadar pelanggaran etika korporasi, melainkan penghinaan terhadap martabat buruh dan nilai-nilai hak asasi manusia.
Negara Absen, Pengawasan Sekadar Administrasi
Tragedi ini sekaligus menelanjangi lemahnya peran negara dalam pengawasan industri tambang. Kawasan industri nikel di Maluku Utara beroperasi di bawah izin resmi dan berada dalam pengawasan Kementerian ESDM serta instansi ketenagakerjaan.
Namun realitas di lapangan menunjukkan pengawasan tersebut lebih bersifat administratif dan jauh dari substansi perlindungan keselamatan kerja.
Jika kecelakaan kerja fatal terus berulang tanpa audit terbuka, sanksi tegas, maupun evaluasi izin usaha, maka publik berhak bertanya: apakah negara hadir untuk melindungi rakyat, atau justru menjadi pelindung kepentingan korporasi besar?
Tanggung Jawab Gubernur dan Menteri ESDM
Gubernur Maluku Utara, Sherly Djoanda, tidak dapat berdiri di posisi netral. Sebagai kepala daerah, ia memikul tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan keselamatan warganya, terutama buruh lokal yang bekerja di sektor industri berisiko tinggi.
Demikian pula Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Hilirisasi tidak boleh dibangun di atas darah buruh. Jika keselamatan kerja diabaikan, perusahaan tidak transparan, dan korban terus berjatuhan, maka evaluasi menyeluruh hingga pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Harita Group merupakan langkah konstitusional, sah, dan mendesak.
Undang-Undang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan, hingga UUD 1945 dengan tegas menjamin hak hidup dan keselamatan setiap pekerja. Negara tidak kekurangan dasar hukum—yang dipertanyakan hanyalah keberanian politik untuk menegakkannya.
Jika IUP Tak Dievaluasi, Negara Ikut Bersalah
Membiarkan PT Harita Group tetap beroperasi tanpa evaluasi keras berarti negara secara tidak langsung melegitimasi kematian buruh. Preseden ini berbahaya karena menormalisasi pengorbanan nyawa demi devisa dan agenda hilirisasi.
Pembangunan sejati tidak diukur dari tonase nikel atau grafik ekspor, melainkan dari sejauh mana negara hadir menjaga nyawa rakyatnya.
Penutup
Kematian Gheliver Milton Robodoe adalah ujian bagi nurani negara.
Apakah negara berdiri bersama buruh, atau tunduk pada oligarki industri?
Jika pemerintah provinsi dan pusat terus memilih diam, maka satu kesimpulan tak terelakkan:
yang gagal bukan hanya perusahaan, tetapi negara itu sendiri.
