*BIM MALUT Desak Uji Ulang Seleksi Pembimbing Haji Maluku Utara di Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia*
Jakarta, 18 Februari 2026 — Massa yang tergabung dalam Barisan Intelektual Muda Maluku Utara (BIM MALUT) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Haji dan Umroh RI, Rabu (18/2/2026). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas hasil seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) asal Maluku Utara yang dinilai janggal dan berpotensi berdampak serius terhadap keselamatan jamaah.
Dalam tuntutannya, BIM MALUT secara tegas mendesak dilakukannya uji ulang (re-test) secara terbuka terhadap hasil seleksi pembimbing haji untuk formasi Maluku Utara. Mereka menilai bahwa proses seleksi yang ada belum sepenuhnya mencerminkan kompetensi riil peserta, sehingga berisiko meloloskan pembimbing yang tidak memiliki kesiapan teknis, pengalaman lapangan, maupun kemampuan pendampingan yang memadai.
Menurut pernyataan massa aksi, persoalan ini bukan sekadar menyangkut aspek administratif, tetapi berkaitan langsung dengan keselamatan jamaah. Maluku Utara dijadwalkan memberangkatkan 785 jamaah haji pada tahun 2026, yang mayoritas merupakan lansia dan berasal dari wilayah kepulauan dengan keterbatasan akses informasi serta layanan.
Dalam kondisi tersebut, keberadaan pembimbing haji yang kompeten menjadi faktor krusial, baik dalam memastikan ketepatan pelaksanaan ibadah, membantu komunikasi di lapangan, hingga memberikan perlindungan bagi jamaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.
BIM MALUT juga menegaskan bahwa jika pembimbing yang terpilih tidak memiliki kemampuan teknis, pengalaman, serta pemahaman manasik yang memadai, maka potensi risiko tidak hanya berdampak pada ketertiban pelaksanaan ibadah, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan jamaah.
Selain menuntut uji ulang secara terbuka, massa aksi mendesak agar proses seleksi ulang atau uji kompetensi tambahan dilakukan di hadapan tim independen yang bebas dari konflik kepentingan. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin objektivitas, transparansi, serta memastikan bahwa pembimbing yang ditugaskan benar-benar memiliki kapasitas dalam mendampingi jamaah Maluku Utara secara profesional dan aman.
Aksi ini diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah pusat guna memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan haji, khususnya bagi daerah dengan karakteristik kepulauan seperti Maluku Utara, tetap mengedepankan aspek keselamatan, kualitas layanan, dan keadilan bagi jamaah.
Tim Redaksi Mandiolinews
