BIM MALUT PERTANYAKAN KLAIM BEASISWA PT GMM, MAHASISWA MENGAKU TAK PERNAH MENERIMA
HALMAHERA SELATAN — Barisan Intelektual Muda Maluku Utara (BIM Malut) secara tegas mempertanyakan klaim program beasiswa yang disampaikan oleh PT Gelora Mandiri Membangun (PT GMM) kepada mahasiswa asal Kecamatan Gane Barat Selatan. Organisasi tersebut menilai terdapat ketidaksesuaian antara narasi yang dipublikasikan perusahaan dengan fakta yang dirasakan langsung oleh mahasiswa di lapangan.
Sekretaris Jenderal BIM Malut, Riswan Wadi, menyatakan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah mahasiswa asal Gane Barat Selatan, bantuan pendidikan yang diklaim telah disalurkan perusahaan tersebut tidak pernah diterima oleh mahasiswa yang disebut sebagai penerima manfaat.
“Dalam rilisnya, perusahaan menyebut ada sekitar 40 mahasiswa yang menerima beasiswa sebesar Rp1.500.000 pada tahun 2024. Dan 2025 pada bulan November Tahun 2025 naik sebesar 2.000.000 Namun setelah kami menelusuri dan berkomunikasi dengan sejumlah mahasiswa dari desa-desa di Gane Barat Selatan, banyak di antara mereka yang menyatakan tidak pernah menerima bantuan tersebut,” ujar Riswan dalam keterangannya.
Menurut BIM Malut, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut integritas program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang seharusnya dijalankan secara transparan dan tepat sasaran.
Dalam publikasi yang beredar, PT GMM juga menyebut bahwa dana beasiswa diserahkan kepada orang tua atau wali mahasiswa. Namun, kata Riswan, mekanisme tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru.
“Jika benar bantuan itu diberikan kepada orang tua atau wali mahasiswa, maka harus ada kejelasan siapa saja penerimanya, kapan penyerahannya, serta bukti administrasi penyaluran dana tersebut. Sampai hari ini informasi itu tidak pernah dipublikasikan secara terbuka,” tegasnya.
BIM Malut menilai bahwa praktik publikasi program CSR tanpa transparansi data penerima berpotensi menimbulkan dugaan manipulasi laporan kegiatan sosial perusahaan.
Selain klaim program beasiswa, PT GMM juga mempublikasikan kegiatan perbaikan infrastruktur jalan menuju SMA Nurul Hasan di Desa Sekely sebagai bagian dari program Corporate Social Contribution (CSC). Meski demikian, BIM Malut menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh dijadikan alasan untuk menutupi persoalan lain yang menyangkut hak pendidikan mahasiswa.
“Program CSR tidak boleh berhenti pada narasi pencitraan. Jika perusahaan menyebut ada puluhan mahasiswa penerima beasiswa, maka publik berhak mengetahui secara jelas siapa penerimanya dan bagaimana proses penyalurannya,” kata Riswan.
Atas dasar itu, BIM Malut mendesak PT GMM untuk membuka secara transparan seluruh data penerima beasiswa, termasuk daftar nama mahasiswa, desa asal, waktu penyaluran, serta bukti administrasi penyerahan dana.
Organisasi tersebut juga meminta agar pemerintah daerah di Kabupaten Halmahera Selatan turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program CSR perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Jangan sampai program yang seharusnya membantu mahasiswa justru hanya menjadi angka dalam laporan perusahaan. Transparansi adalah kunci agar masyarakat tidak merasa dibohongi,” tutup Riswan.
Tim Redaksi Mandiolinews
