Mediasi DPMD Halsel Berhasil, Kantor Desa Loleo Kembali Dibuka dan Pelayanan Normal
Halmahera Selatan – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan, M. Zaki Abd Wahab, turun langsung memediasi permasalahan di Desa Loleo yang sempat memicu aksi pemalangan kantor desa oleh sejumlah warga, Minggu (26/4/2026).
Melalui pendekatan dialog interaktif dan persuasif, mediasi tersebut berhasil meredam ketegangan. Aksi blokade kantor desa pun dibuka secara sukarela, sehingga aktivitas pelayanan publik kembali berjalan normal.
Mediasi berlangsung di Kantor Desa Loleo dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan warga yang sebelumnya melakukan aksi di Inspektorat dan DPMD. Proses dialog berjalan lancar dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.
Dalam arahannya, Zaki Abd Wahab menegaskan pentingnya komunikasi yang terbuka antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat guna mencegah terjadinya kesalahpahaman yang berujung pada aksi penyegelan fasilitas publik.
“Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi warga sekaligus mencari solusi terbaik. Kantor desa adalah pusat pelayanan publik yang tidak boleh terhenti karena akan merugikan masyarakat luas,” ujarnya.
Selain memfasilitasi pembukaan kembali kantor desa, DPMD juga menindaklanjuti tuntutan warga terkait transparansi pengelolaan keuangan desa. Zaki melakukan peninjauan langsung terhadap laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Sejumlah item dalam laporan tersebut diklarifikasi satu per satu guna memastikan kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan pelaksanaan pembangunan fisik dan program pemberdayaan di lapangan.
“Pemeriksaan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan kami. Kami ingin memastikan setiap penggunaan dana desa tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Hasil mediasi menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya pembukaan segel kantor desa, komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti aspirasi warga, serta dorongan kepada pemerintah desa agar lebih transparan dalam menyampaikan progres pembangunan.
Zaki juga menegaskan pihaknya akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, guna memastikan tata kelola administrasi dan keuangan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan serta lebih terbuka kepada masyarakat.
Tim Redaksi Mandiolinews
