SAPU Gelar Aksi 17 Agustus, Desak Gubernur Jabar Tanggung Jawab Soal Penlok Tol Desari
PABUARAN – Presidium Suara Warga Pabuaran (SAPU) memutuskan akan menggelar aksi massa pada Minggu, 17 Agustus 2025, menuntut pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat, Kang Dedy Mulyadi, terkait proses penetapan lokasi (penlok) Tol Depok–Antasari (Desari) Sesi 3 yang akan segera ditandatangani.
SAPU menilai penlok yang disebut sebagai penlok kedua atau ketiga itu berpotensi kembali merugikan warga terdampak di Pabuaran. Keputusan aksi diambil melalui rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan warga, tokoh masyarakat, dan seluruh anggota SAPU pada Selasa malam (12/8).
Presidium SAPU menetapkan 17 Agustus sebagai tanggal aksi karena memiliki makna simbolis—hari kemerdekaan yang seharusnya menjadi momentum kebebasan rakyat. Namun, warga Pabuaran merasa masih “dijajah” oleh kebijakan pengadaan lahan yang dinilai tidak adil.
Tanggal tersebut juga bertepatan dengan rencana kedatangan Gubernur untuk meresmikan pasar dan meninjau lokasi underpass Citayam, sehingga menjadi momen strategis untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Titik aksi akan dipusatkan di depan Pasar Rebo Citayam.
Menurut SAPU, dasar hukum penlok mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah direncanakan sejak 2006, namun baru dijalankan sejak 2022. Prosesnya dinilai tidak transparan, terutama dalam penentuan nilai ganti rugi dan mekanisme negosiasi lahan.
SAPU menilai tahap negosiasi yang diwajibkan undang-undang tidak pernah dilakukan, dan justru langsung dibawa ke pengadilan.
Presidium SAPU, Dr. Muhammad Abdul Mukhyi, menegaskan pihaknya tidak akan mundur. “Kami akan turun ke jalan untuk memastikan hak-hak warga Pabuaran dilindungi,” ujarnya.
Presidium lainnya, Jalal Abduh, menuntut pembentukan tim negosiasi independen di bawah koordinasi Ombudsman dan Kementerian ATR/BPN, fasilitasi negosiasi awal, serta penetapan nilai kompensasi yang layak. “Tuntutan ini akan kami bawa langsung dalam aksi, termasuk ke kantor ATR/BPN,” katanya.
Sementara itu, Mochdar Soleman menegaskan perjuangan ini melampaui soal nominal. “Ini bukan sekadar angka, ini soal keadilan bagi warga yang tanahnya diambil untuk proyek tol,” tegasnya.
Aksi 17 Agustus ini akan melibatkan berbagai elemen masyarakat terdampak Tol Desari. SAPU mengajak seluruh warga untuk bersatu menolak keputusan yang merugikan serta menuntut transparansi penuh dalam setiap proses pengadaan lahan.
