Anak Negeri di Luar Peta
Oleh: Riswan Wadi, S.Sos. (Aktivis Sosial)
Delapan puluh tahun Indonesia merdeka, anak-anak di Maluku Utara masih hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan yang dilembagakan. Di atas tanah yang kaya rempah, emas, dan laut yang luas, pendidikan bukanlah hak dasar, melainkan kemewahan yang sulit dijangkau.
Negara lantang menggaungkan pembangunan dan kemajuan. Namun di banyak pulau di Maluku Utara, anak-anak masih belajar di ruang kelas nyaris roboh, atap bocor, papan tulis lapuk, dan jalan berlumpur yang harus ditempuh berjam-jam. Lebih ironis lagi, tak jarang mereka harus menyeberang laut hanya untuk mengecap ilmu. Ini bukan cerita lama—ini realitas yang masih berlangsung.
Yang lebih mengkhawatirkan bukan sekadar kerusakan fisik sekolah, melainkan gagalnya sistem pendidikan itu sendiri. Kurikulum nasional dipaksakan secara seragam, seolah Indonesia adalah satu pulau tunggal, bukan gugusan kepulauan dengan keberagaman budaya dan kondisi geografis.
Anak-anak Maluku Utara dipaksa menghafal kalimat absurd: “Ini Budi. Ini Ibu Budi. Itu Bapak Budi.” Narasi pendidikan dari sudut pandang Jawa menjadi dominan dan tunggal, menyingkirkan identitas kultural lokal yang seharusnya tumbuh dari bumi sendiri.
Pendidikan nasional hari ini masih terjebak dalam logika sentralistik yang menolak fleksibilitas dan keadilan. Di Jakarta, pendidikan adalah ruang ber-AC dan digitalisasi; di Maluku Utara, pendidikan adalah keringat, perjalanan panjang, dan ketidakpastian. Ketika sistem menutup mata terhadap realitas wilayah, kebijakan pendidikan berubah menjadi instrumen penyeragaman, bukan pembebasan.
Lebih menyedihkan, guru—garda terdepan pendidikan—diperlakukan layaknya buruh murah. Ribuan guru honorer hidup dengan gaji yang bahkan tak cukup untuk membeli buku yang mereka ajarkan. Mereka bukan hanya mengajar, tetapi juga bertahan hidup. Mereka membentuk generasi, namun dilupakan oleh sistem yang mengaku “menghargai jasa pahlawan tanpa tanda jasa.”
Apakah ini wajah pendidikan yang berkeadilan? Apakah ini makna kemerdekaan yang kita rayakan setiap 17 Agustus?
Pendidikan bukan sekadar mengejar angka partisipasi sekolah atau statistik pencapaian.
Ia adalah proyek kemanusiaan—proses menciptakan manusia merdeka dan bermartabat. Selama negara gagal membangun sekolah layak, memperjuangkan kesejahteraan guru, dan menciptakan kurikulum yang membumi, kita sesungguhnya sedang membiarkan generasi tumbuh dalam sistem yang timpang dan kehilangan arah.
Anak-anak Maluku Utara adalah anak bangsa, bukan anak tiri republik ini. Mereka berhak mendapatkan pendidikan yang relevan, adil, dan bermakna. Pemerintah pusat maupun daerah tidak bisa terus bersembunyi di balik laporan indah, sementara realitas pahit terus terjadi di pulau-pulau yang jauh dari sorotan.
Sudah saatnya Indonesia berhenti menyamakan yang berbeda, dan mulai menyusun ulang logika pendidikannya. Penyusunan itu bukan dari meja birokrat di ibu kota, melainkan dari suara-suara anak negeri yang selama ini hidup di luar peta perhatian negara.
Sebab, ketika pendidikan hanya menjadi proyek birokrasi, bukan alat pembebasan, kita tak sedang membangun masa depan—kita sedang menggali jurang ketimpangan yang semakin dalam.
Selama itu terjadi, Maluku Utara akan tetap merdeka secara administratif, tetapi belum pernah benar-benar dimerdekakan oleh ilmu.
