Kades dan Ketua BPD Sawadai Diduga Diam-Diam Sepakati Tukar Aset Perahu, Warga Tuntut Transparansi
Bacan Selatan, 22 Juni 2025 — Kepala Desa Sawadai dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disorot warga usai diduga membuat perjanjian sepihak dengan Kepala Desa Akedabo terkait penggantian aset desa berupa perahu, tanpa melalui mekanisme musyawarah masyarakat.
Perahu milik Desa Sawadai yang sebelumnya hanya perlu perbaikan disebut-sebut justru diganti dengan perahu baru oleh pihak Desa Akedabo.
Warga menilai perahu pengganti tidak sesuai spesifikasi, serta mempermasalahkan legalitas dan dasar hukum dari kesepakatan tersebut.
“Bagaimana mungkin desa lain memperbaiki apalagi mengganti aset desa kita tanpa rapat masyarakat? Ini jelas pelanggaran,” tegas Nadi, Ketua PAC Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Kecamatan Bacan Selatan, Minggu (22/6).
Warga menyebut keputusan tersebut melanggar prinsip pengelolaan aset desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 24 dan 26 yang mewajibkan asas transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta musyawarah dalam pengambilan keputusan.
Menurut Nadi, penggantian perahu tidak hanya cacat prosedur, tetapi juga menyangkut status kepemilikan aset.
“Perahu itu merupakan aset dari pemerintahan desa sebelumnya, bukan milik pemerintah desa saat ini. Maka tidak bisa seenaknya diputuskan tanpa melibatkan masyarakat,” ujarnya.
Atas dugaan tersebut, masyarakat mendesak pemerintah desa segera menggelar forum terbuka yang melibatkan warga dan BPD guna mempertanggungjawabkan keputusan yang telah diambil.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Sawadai belum memberikan keterangan resmi.
Pihak Kecamatan Bacan Selatan juga diminta turun tangan menelusuri dan mengawasi persoalan ini sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
Tim Mandiolinews
