Alqassam Kasuba Minta ESDM Transparan soal Pemenang Lelang WKP Telaga Ranu
JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Izzuddin Alqassam Kasuba, mendesak pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan klarifikasi terbuka terkait penetapan pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu di Halmahera Barat, Maluku Utara.
Desakan tersebut disampaikan menyusul dinamika publik mengenai latar belakang korporasi PT Ormat Geothermal Indonesia yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan entitas dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/2), legislator dari daerah pemilihan Maluku Utara itu menegaskan bahwa setiap kebijakan investasi, khususnya di sektor strategis seperti energi, harus sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia serta tidak bertentangan dengan konstitusi.
“Kami meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka profil dan rekam jejak pemenang lelang WKP Telaga Ranu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kedaulatan energi nasional tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan konsistensi sikap Indonesia terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa, termasuk Palestina,” ujar Alqassam.
Ia menambahkan, aspek teknis dan ekonomi dalam proses lelang tidak boleh mengabaikan koridor konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
Alqassam juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi untuk menjaga kepercayaan publik, khususnya masyarakat Maluku Utara. Menurutnya, proyek energi terbarukan harus memiliki legitimasi sosial (social license) agar pelaksanaannya tidak menimbulkan resistensi di daerah.
“Masyarakat Maluku Utara menjunjung tinggi nilai religius dan etika universal. Pemerintah perlu melakukan uji tuntas (due diligence) secara menyeluruh. Transparansi menjadi kunci agar investasi di daerah tidak memicu polemik sosial akibat minimnya informasi mengenai afiliasi korporasi,” tegasnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, ia menyatakan akan terus mengawal proses tersebut hingga terdapat penjelasan resmi dan kredibel dari otoritas terkait.
Alqassam menegaskan dukungannya terhadap pengembangan energi panas bumi di Maluku Utara sebagai bagian dari transisi energi nasional. Namun, ia mengingatkan agar pembangunan tersebut tetap memperhatikan aspek kedaulatan dan konsistensi diplomasi Indonesia.
“Kami mendukung optimalisasi potensi geothermal di daerah. Namun, pembangunan harus tetap berada pada jalur yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip diplomasi nasional,” pungkasnya.
Tim Redaksi Mandiolinews
