AP2H Sultra Geruduk Polda: Desak Kapolda Copot Brigadir SH, Diduga Jadi "Penyidik Pesanan"
Kendari – Ratusan massa dari Aliansi Pemuda Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (AP2H Sultra) mengepung Markas Polda Sultra, Kamis (2/10/2025). Aksi besar-besaran ini menuntut pencopotan oknum penyidik berinisial Brigadir SH yang diduga kuat menjadi “penyidik pesanan” dan dianggap mencoreng marwah institusi kepolisian.
Dalam aksinya, demonstran menyoroti dugaan pelanggaran etik, penyalahgunaan wewenang, serta ketidakprofesionalan Brigadir SH yang berkali-kali menangani kasus dengan pelapor yang sama.
Pola Kasus Berulang
AP2H menilai ada kejanggalan serius dalam pola penanganan perkara oleh Brigadir SH, antara lain:
2016: Laporan H.AI dkk terhadap "M" soal dugaan penyerobotan. Kasus ditangani Brigadir SH hingga tersangka ditahan.
2023: Laporan H.AI terhadap Saf dkk soal dugaan penipuan/penggelapan tanah. Tersangka ditahan, tapi akhirnya divonis bebas di PN Pasarwajo. Penyidik tetap Brigadir SH.
2025: Laporan "Ir" terhadap "Ar" terkait pemalsuan surat. Pelapor diketahui anak buah H.AI. Lagi-lagi Brigadir SH yang menangani.
Menurut AP2H, pola berulang ini memperlihatkan adanya konflik kepentingan dan dugaan intervensi eksternal.
Dugaan Pelanggaran Berat
AP2H menuding Brigadir SH melanggar prinsip dasar penyidikan dengan:
Mengabaikan imparsialitas: selalu menangani laporan dari lingkaran pelapor yang sama.
Melabrak SOP penyidikan: minim pemeriksaan saksi, bukti lemah, dan kurang transparan.
Berpotensi menerima pesanan: adanya dugaan intervensi pihak tertentu yang mengatur penanganan perkara.
Tiga Tuntutan Brutal
Dalam orasinya, massa mendesak Kapolda Sultra untuk segera:
Menindak tegas Brigadir SH yang diduga mencoreng nama baik institusi.
Mencopot dari jabatan penyidik, karena dinilai tidak profesional, tidak objektif, dan tidak transparan.
Melakukan bersih-bersih Ditreskrimum Polda Sultra, dengan evaluasi menyeluruh dan rotasi personel demi menjaga integritas hukum.
Koordinator AP2H, Jusmanto, SP, menegaskan pihaknya tak akan mundur.
“Kami akan terus mengawal penegakan hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada kebenaran.
Jika hukum dipermainkan, maka demokrasi dan hak asasi manusia ikut terancam. Polisi tidak boleh jadi alat segelintir pihak,” tegasnya.
Tim redaksi Mandiolinews
