Gubernur Dinilai Abai, GPM Halsel Desak Tinjauan Langsung ke Lokasi Banjir dan Kerusakan Mangrove
Labuha, Halmahera Selatan — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Halmahera Selatan menilai Gubernur Maluku Utara, Sherly Djoanda Laos, tidak sigap dalam merespons bencana banjir yang berulang di wilayah Labuha.
Mereka mendesak gubernur segera turun langsung ke lokasi terdampak, termasuk kawasan pesisir yang mengalami kerusakan parah pada ekosistem mangrove.
Ketua DPC GPM Halsel, Harmain Rusli, mengatakan kerusakan hutan mangrove telah memperparah banjir yang merendam permukiman warga, fasilitas umum, dan infrastruktur jalan di sejumlah titik.
“Gubernur tidak bisa hanya mengandalkan laporan dari bawah. Harus turun langsung melihat kondisi di lapangan, terutama di wilayah yang rusak akibat konversi mangrove,” tegas Harmain, Selasa (1/7/2025).
Ia menambahkan, bencana banjir di Labuha tak hanya disebabkan cuaca ekstrem, tapi juga karena daya serap lingkungan yang kian menurun akibat pembabatan mangrove secara masif dan tidak terkendali.
“Ini bukan semata soal hujan deras. Ini akibat pembiaran terhadap kerusakan lingkungan yang berlangsung lama tanpa penanganan,” ujarnya.
GPM Halsel mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan segera mengevaluasi kebijakan tata ruang dan memperkuat perlindungan kawasan pesisir.
Mereka menekankan pentingnya upaya rehabilitasi mangrove yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif.
“Banjir ini bukti nyata salah urus lingkungan. Pemerintah harus hadir, bukan hanya menunggu laporan atau lempar tanggung jawab,” tambah Harmain.
GPM Halsel berharap kehadiran langsung Gubernur di lokasi terdampak bisa menjadi awal dari langkah serius dalam mencegah bencana serupa melalui kebijakan yang berpihak pada pelestarian lingkungan dan perlindungan masyarakat pesisir.