Bupati Halmahera Selatan Buka Bimtek Siskeudes 2.0.7: Tegaskan Pentingnya Transparansi dan Etika Aparatur Desa
Halmahera Selatan, 16 Mei 2025 — Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0.7 yang digelar di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, Jumat (16/5).
Kegiatan ini diikuti oleh para kepala desa, perangkat desa, dan pengelola keuangan desa se-Kabupaten Halmahera Selatan. Turut hadir mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah Safiun Rajulun, Asisten Bupati, dan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), M. Zaki Abdul Wahab.
Dalam sambutannya, Bupati Bassam menekankan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang profesional, transparan, dan berbasis digital.
Menurutnya, penerapan Siskeudes versi terbaru merupakan bagian dari upaya reformasi tata kelola keuangan desa agar lebih akuntabel dan efisien.
“Keuangan desa bukan hanya soal laporan, tapi juga soal tanggung jawab publik. Aplikasi Siskeudes adalah alat untuk memastikan proses ini berjalan dengan benar,” ujar Bupati.
Bupati juga mendukung langkah-langkah pembenahan yang dilakukan DPMD, termasuk peningkatan kedisiplinan dan integritas aparatur desa. Ia menilai, sistem yang baik harus disertai dengan perilaku dan komitmen moral yang kuat dari para pemimpin desa.
Plt Kepala Dinas PMD, M. Zaki Abdul Wahab, dalam arahannya menyoroti persoalan administratif yang masih ditemukan di banyak desa. Ia menekankan perlunya etika, disiplin, dan tanggung jawab moral sebagai fondasi tata kelola desa yang baik.
“Ini bukan semata soal kinerja, tapi tentang komitmen sebagai pemimpin. Perubahan harus dimulai dari sikap,” tegas Zaki.
Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Inspektorat dan Dinas PMD, dengan materi pelatihan teknis terkait penggunaan fitur-fitur terbaru dalam aplikasi Siskeudes, mulai dari proses input data hingga pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai regulasi.
Pemerintah daerah berharap kegiatan ini menjadi momentum perbaikan sistem kerja dan peningkatan kualitas layanan pemerintahan desa.
“Pemerintahan desa adalah ujung tombak pelayanan publik. Untuk mewujudkan pembangunan yang menyentuh akar rumput, dibutuhkan kepemimpinan yang disiplin dan berintegritas,” tutup Bupati.
Tim Mandiolinews
