BREAKING NEWS


 

Skandal Dana Desa Doko: Kades Diduga Tilep Ratusan Juta, Warga Mengamuk!


Halmahera Selatan, 15 Maret 2025 – Warga Desa Doko, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, murka! Mereka menuntut transparansi atas dugaan penyelewengan dana desa yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Musa Abu Bakar sejak 2019. Ratusan juta rupiah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa diduga raib tanpa jejak.


Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa dalam lima tahun terakhir, hampir tidak ada pembangunan berarti, kecuali kantor desa.


"Kami cuma dengar dana desa turun tiap tahun, tapi ke mana perginya? Tidak ada papan informasi, laporan, atau sosialisasi dari pemerintah desa," ungkapnya.


Tuntutan Audit dan Pemecatan Kades


Warga mengaku telah berulang kali meminta klarifikasi, tetapi pemerintah desa bungkam. Kesabaran mereka habis. Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) didesak segera mengaudit keuangan desa.


Tak hanya itu, mereka menuntut Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, untuk segera mencopot Kades Musa Abu Bakar jika terbukti bersalah.


"Kalau benar dia selewengkan dana desa, jangan cuma diperiksa—pecat dan adili!" tegas seorang warga dengan nada geram.


Pemotongan Gaji dan BLT Fiktif, Warga Kian Murka


Skandal ini semakin membesar dengan dugaan pemotongan gaji perangkat desa secara sepihak. Seorang mantan kaur RT mengaku tidak menerima gaji selama 10 bulan hanya karena belum divaksin. 


Sementara itu, perangkat desa lainnya mengeluhkan potongan Rp100 ribu per orang tanpa kejelasan penggunaannya.

Belum selesai di situ, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga dipertanyakan.


"BLT 2023 harusnya cair empat tahap, tapi cuma dua kali. Tahun 2024 malah tidak ada sama sekali! Ini keterlaluan!" ujar seorang warga.


Masyarakat pun semakin marah dan menuntut pemerintah daerah segera turun tangan untuk mengusut kasus ini.


BUMDes Misterius dan Dana Fiktif


Seakan belum cukup, warga Desa Doko juga dikagetkan dengan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Permata Jaya yang ternyata beroperasi tanpa sepengetahuan mereka.


"Kami baru tahu ada BUMDes ini saat musyawarah desa 2025. Ke mana uangnya selama ini?" tanya warga dengan nada curiga.

Tak hanya itu, anggaran untuk kegiatan pemuda dan PKK sejak 2019 hingga 2025 juga tak pernah terealisasi. Padahal, dana desa terus mengalir setiap tahun.


Warga mendesak pemerintah segera bertindak. Bagi mereka, transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Doko.


Kepala desa doko dalam upaya konfirmasi Hingga berita ini di tayangkan.


Tim Mandiolinews

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Posting Komentar