Kades Doko Pasif, Bendahara Desa Diduga Kuasai Anggaran
Halmahera Selatan,– Pemerintahan Desa Doko, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, menjadi sorotan warga.
Kepala Desa (Kades) Doko dinilai tidak aktif menjalankan tugasnya, sementara bendahara desa justru semakin dominan dalam mengelola anggaran dan kebijakan desa.
Sejumlah warga mengeluhkan situasi ini. Mereka menilai Kades jarang terlihat dalam pengambilan kebijakan maupun pelayanan masyarakat, sehingga memberi ruang bagi bendahara desa untuk mengatur dana desa tanpa pengawasan yang jelas.
“Sebenarnya yang terlihat bekerja justru bendahara desa. Semua keputusan, terutama yang berkaitan dengan dana desa, seolah hanya ditentukan olehnya tanpa pengawasan dari kepala desa,” ujar salah satu warga.
Kondisi ini juga memicu kekhawatiran para tokoh masyarakat. Mereka menilai desa kehilangan sosok pemimpin yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan dan pengelolaan anggaran.
“Kami khawatir dana desa tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena minimnya kontrol dari kepala desa,” kata seorang tokoh masyarakat.
Situasi ini pun memunculkan desakan agar pihak berwenang turun tangan. Warga berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat segera melakukan audit dan evaluasi terhadap pemerintahan Desa Doko.
Hingga berita ini diturunkan, Kades Doko belum memberikan pernyataan resmi terkait kepemimpinannya dan dugaan dominasi bendahara dalam pemerintahan desa.
Masyarakat berharap ada transparansi dan perbaikan dalam tata kelola desa agar pembangunan dan kesejahteraan warga tetap terjamin.
Kepala desa doko dalam upaya konfirmasi Hingga berita ini di tayangkan
