BREAKING NEWS


 

Presiden BEM UM Kendari Desak Evaluasi Program MBG, Sebut Terjadi Kegagalan Sistemik


Kendari
— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto sejatinya dimaksudkan untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapat asupan gizi cukup demi tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing. Namun, sejak diterapkan Januari 2025, program ini justru memunculkan berbagai persoalan serius.


Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, hingga 21 September 2025, sebanyak 6.452 siswa menjadi korban keracunan MBG di seluruh Indonesia. Sementara laporan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) per 22 September 2025 menunjukkan kasus serupa terjadi di 17 provinsi dengan 5.626 korban.


Pemerintah sendiri, melalui KSP, Kemenkes, dan BPOM, mengakui jumlah korban sudah melampaui 5.000 siswa. BGN mencatat 5.080 korban, Kemenkes 5.207, dan BPOM 5.320 orang. Angka ini menunjukkan masalah yang bersifat sistemik dan tidak bisa dianggap remeh, karena menyangkut nyawa anak-anak Indonesia.


Di Sulawesi Tenggara, kasus serupa ditemukan di SMKN 1 Kabupaten Konawe, di mana 11 siswa dilarikan ke rumah sakit usai mengonsumsi makanan MBG. Kejadian lain juga dilaporkan di Kabupaten Kolaka Timur dengan puluhan siswa mengalami gejala yang sama.


Menanggapi hal ini, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), Ruslan, menyampaikan keprihatinannya.


“Keracunan massal yang terus berulang bukan kesalahan kecil, melainkan kegagalan sistemik. Anak-anak yang seharusnya dilindungi justru terpapar risiko kesehatan.


 Saya mendesak Presiden Prabowo segera membentuk tim investigasi nasional independen dan profesional untuk menelusuri mulai dari dapur, bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga pengawasan mutu,” ujar Ruslan, Minggu (28/9/2025).


Ia juga meminta aparat penegak hukum turun tangan.
“Kapolda Sultra harus mengusut tuntas dugaan kelalaian atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan MBG. Jika terbukti, pihak yang bertanggung jawab harus diproses hukum hingga jerat pidana,” tambahnya.


Ruslan menegaskan, keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama.
“Program MBG hanya akan bermanfaat jika dikelola dengan tanggung jawab, diawasi ketat, serta dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas.


 Jika tidak, program yang semestinya menjadi kebanggaan nasional bisa berubah menjadi bencana kesehatan bagi anak-anak bangsa,” pungkasnya.


Tim redaksi Mandiolinews




Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Posting Komentar