Pemkab Halsel Turun Tangan, Konflik Desa Tomori Berakhir dan Kantor Desa Dibuka
Halmahera Selatan, — Polemik yang melanda Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan, akhirnya menemui jalan keluar. Pemalangan kantor desa oleh warga resmi dibuka kembali setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan melakukan mediasi, Selasa (30/9/2025).
Mediasi dipimpin Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halsel, M. Zaki Abd. Wahab. Kehadiran mereka menjadi bukti keseriusan Pemkab dalam merespons konflik dan memastikan pelayanan publik berjalan normal.
“Kantor desa adalah rumah pelayanan masyarakat. Pemerintahan harus tetap berjalan. Jika ada dugaan pelanggaran, akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegas Helmi Umar Muchsin.
Kepala DPMD Halsel, M. Zaki Abd. Wahab, menambahkan, pihaknya bersama Inspektorat akan menindaklanjuti tuntutan warga terkait audit dana desa.
“Setiap laporan masyarakat akan kami respons. Jika hasil audit menemukan pelanggaran, mekanisme hukum akan dijalankan,” ujarnya.
Mediasi juga dihadiri Asisten I Bupati Saiful Turui, Kadis PUPR Idham Pora, Camat Bacan Ibnul M. Iskandar Alam, serta Kapolsek Bacan Mizham. Keterlibatan lintas sektor ini memperlihatkan komitmen Pemkab menjaga stabilitas dan keamanan desa.
Usai mediasi, warga sepakat membuka kembali kantor desa. Namun, mereka tetap menuntut audit segera dilakukan terhadap Kepala Desa Tomori, Hidayat Usman Hamzah, terkait dugaan penyalahgunaan dana desa.
“Kami minta audit segera dilakukan. Jika terbukti ada penyelewengan, terutama dalam jumlah besar, kepala desa harus diberhentikan,” tegas perwakilan warga.
Dengan dibukanya kembali kantor desa, pelayanan publik di Desa Tomori kembali normal. Pemkab Halsel memastikan pendekatan persuasif dan audit resmi akan terus dilakukan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
Tim redaksi Mandiolinews
