Peresmian Pasar Rakyat Citayam Ricuh: Bupati Bogor Mangkir, Warga Kecewa dan Merasa Dikhianati
Bogor – Peresmian Pasar Rakyat Citayam pada Minggu, 17 Agustus 2025, yang semestinya menjadi simbol kehadiran negara di tengah rakyat, berubah menjadi panggung kekecewaan. Bupati Bogor yang dijadwalkan hadir pukul 11.00 WIB tak kunjung menampakkan diri dan dikabarkan membatalkan kehadiran tanpa alasan jelas.
Puluhan warga yang tergabung dalam Paguyuban SAPU sudah bersiap sejak pagi untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait polemik ganti rugi pembebasan lahan proyek Tol Desari 3 yang tak kunjung selesai sejak 2022. Warga menilai absennya bupati sebagai bentuk lari dari tanggung jawab.
Sejak pukul 06.00 WIB, massa mulai menyiapkan atribut aksi seperti spanduk, banner, dan pengeras suara. Mereka berkumpul di Masjid Nurul Sa’adah sebelum melakukan long march menuju Pasar Citayam sambil membawa spanduk dan alat orasi.
Sekitar pukul 11.30 WIB, warga tiba di depan pasar dan langsung menggelar orasi.
Tuntutan mereka sederhana: bupati diminta mendengar langsung keluhan warga dan menyelesaikan masalah ganti rugi lahan.
Ketegangan sempat terjadi saat warga berusaha masuk ke area utama pasar.
Petugas keamanan dan panitia peresmian menghadang, sebelum akhirnya disepakati agar warga menunggu di luar. Beberapa pejabat, termasuk Sekda Jawa Barat, Camat Bojonggede, dan Kapolsek Bojonggede, turun langsung menenangkan massa.
Harapan sempat muncul ketika Wakil Ketua Komisi II DPRD Depok, Baihaqi (Fraksi PKS), menemui warga dan berjanji memfasilitasi dialog empat perwakilan dengan bupati.
Namun, janji itu buyar. Hingga pukul 14.00 WIB, bupati tak kunjung datang dan kabar beredar bahwa ia membatalkan kedatangan.
Kekecewaan warga pun memuncak. Setelah menunggu berjam-jam di bawah terik matahari, mereka akhirnya membubarkan diri dengan perasaan dikhianati.
Absennya bupati pada peresmian pasar ini menimbulkan tanda tanya besar. Pemerintah daerah mengklaim pembangunan pasar sebagai bukti kepedulian terhadap ekonomi rakyat, namun di sisi lain, membiarkan masalah ganti rugi lahan mangkrak.
Ironi ini memperlihatkan jarak yang semakin lebar antara penguasa dan rakyatnya.
Redaksi Mandiolinews
