Wamen Transmigrasi Kucurkan Rp35 Miliar untuk Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Maluku Utara
Ternate – Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Viva Yoga Mauladi, mengunjungi Provinsi Maluku Utara (Malut) dalam rangka kunjungan kerja sekaligus menyerahkan alokasi anggaran sebesar Rp35 miliar untuk mendukung peningkatan kapasitas kawasan transmigrasi di tujuh kabupaten/kota.
Kunjungan tersebut berlangsung dalam agenda Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Malut, M. Al Yasin Ali, di Hotel Bela, Ternate, Selasa (15/7/2025).
Dalam sambutannya, Wamen Transmigrasi menyampaikan bahwa kehadiran Kementerian Transmigrasi yang kini berdiri sebagai lembaga mandiri memiliki tiga amanat utama, yaitu menjaga integrasi nasional, mengentaskan kemiskinan, dan mendorong kedaulatan pangan.
“Kunjungan ini bukan sekadar agenda kerja, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas kawasan transmigrasi, baik dari sisi ekonomi, pemberdayaan masyarakat, maupun penguatan perspektif sosial budaya masyarakat transmigran,” ungkap Viva.
Ia menyebutkan, terdapat tujuh daerah di Maluku Utara yang akan menjadi sasaran alokasi anggaran dari APBN 2025, yaitu Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Utara, dan Kota Tidore Kepulauan.
“Untuk APBN 2025, total anggaran yang dialokasikan ke Maluku Utara mencapai sekitar Rp35 miliar,” katanya.
Viva berharap, anggaran tersebut mampu mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di kawasan transmigrasi serta memberdayakan masyarakat melalui pengembangan potensi produk unggulan lokal.
“Ini menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Malut, M. Al Yasin Ali, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membangun kawasan transmigrasi secara berkelanjutan.
“Ini adalah momentum penting untuk masa depan masyarakat di kawasan transmigrasi. Diperlukan komitmen bersama dari para kepala daerah agar visi pembangunan bisa sejalan dan terimplementasi dengan baik,” ucapnya.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Lamongan terkait kerja sama.
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Transmigrasi dan Wakil Gubernur Malut.
Acara turut dihadiri oleh para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari wilayah transmigrasi, serta pejabat dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi maupun kabupaten terkait.
Tim Mandiolinews
