Wali Kota Tidore Tolak DOB Sofifi: Jangan Atasnamakan Masyarakat Oba
Tidore, 17 Juli 2025 — Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menegaskan bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi harus melalui proses politik dan mekanisme formal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri aksi penolakan DOB Sofifi oleh Aliansi Masyarakat yang tergabung dalam Presidium Rakyat Tidore, di halaman Kedaton Kesultanan Tidore, Kamis (17/7). Ia hadir bersama Wakil Wali Kota, Ahmad Laiman.
“Jika benar DOB Sofifi merupakan aspirasi masyarakat Oba, maka ada jalurnya. Harus ada kajian, dokumen resmi, dan pengajuan ke DPRD Kota Tidore Kepulauan.
Pemekaran wilayah adalah proses politik yang wajib mendapat persetujuan DPRD dan pemerintah kota sebagai pemilik wilayah,” tegasnya.
Sinen mengkritik kelompok yang mendorong pembentukan DOB Sofifi tanpa prosedur. Ia menilai, upaya tersebut tidak mewakili kepentingan masyarakat Oba secara menyeluruh dan terkesan dipaksakan oleh segelintir pihak.
“Saya melihat ini bukan tuntutan masyarakat Oba, melainkan gerakan dari kelompok tertentu yang justru berpotensi memecah belah. Mereka paham aturan pemekaran, tetapi sengaja menyalahgunakannya.
Provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat dan tidak punya wilayah—yang memiliki wilayah adalah kabupaten dan kota,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika benar ada aspirasi resmi dari masyarakat Oba, maka DPRD Kota Tidore Kepulauan terbuka bagi siapa pun yang ingin menyampaikan pendapat secara legal dan konstitusional.
“Kalau memang syarat pemekaran itu terpenuhi, silakan ajukan lewat DPRD. Tapi kami, masyarakat Tidore, juga menuntut keadilan. Kami tidak minta lebih, hanya ingin negara menghargai sejarah dan peran Tidore dalam keutuhan NKRI,” kata Sinen.
Ia juga menyoroti perhatian besar Pemerintah Pusat terhadap pemekaran wilayah di Papua, namun mengingatkan bahwa integrasi Papua ke NKRI tak lepas dari peran strategis Tidore.
“Papua masuk ke NKRI melalui kontribusi Tidore, itu fakta sejarah. Maka saya harap pemerintah pusat, baik Presiden maupun Menteri Dalam Negeri, mempertimbangkan persoalan ini secara bijak. Jangan sampai keputusan sepihak justru menimbulkan konflik di masa depan,” tutupnya.
