Maluku Utara: Kaya Raya, Tapi Dicabik Politik Busuk!
Oleh: Riswan Wadi Mahasiswa Magister Ilmu Politik, Universitas Nasional Jakarta
Maluku Utara adalah tanah surga yang diberkahi. Lautnya kaya ikan, pegunungannya mengandung logam mulia, dan tanahnya menyimpan cadangan nikel kelas dunia.
Tapi, kekayaan ini justru menjadi ironi yang menyakitkan—sebab rakyatnya masih berkubang dalam kemiskinan, jalan rusak, listrik tak merata, dan pelayanan publik yang compang-camping.
Negeri emas ini seperti dijajah ulang, bukan oleh bangsa asing, tapi oleh politik lokal yang sakit dan rakus.
Politik Tanpa Arah, Kekuasaan Tanpa Nurani
Dalam beberapa tahun terakhir, arah politik Maluku Utara makin kehilangan kompas moral. Elite sibuk membangun dinasti, membagi proyek, dan mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara murahan. Rakyat hanya jadi statistik dalam pidato kampanye.
Kebijakan publik seringkali disusun bukan berdasarkan kebutuhan, tapi demi mengamankan kekuasaan. Di pesisir Halmahera, di kampung-kampung sunyi Taliabu, hingga Pulau Kasiruta yang masih gelap gulita—rakyat dibiarkan jalan sendiri.
Korupsi dan kolusi tak lagi malu-malu.
Proyek dikerjakan setengah hati, anggaran menguap tanpa jejak, dan demokrasi dikebiri oleh segelintir elite yang haus kuasa. Pemilu bukan lagi soal ide dan gagasan, tapi soal siapa paling tebal amplopnya.
Sumber Daya Melimpah, Tapi Rakyat Cuma Jadi Penonton
Maluku Utara adalah tambang raksasa yang terus digali. Nikel, emas, logam tanah jarang—semuanya ditambang tanpa henti. Tapi pertanyaannya: siapa yang diuntungkan? Bukan rakyat.
Perusahaan tambang datang, tapi pengawasan lemah. Hutan mangrove digusur, laut tercemar, tanah adat digadai. Konflik agraria jadi makanan harian. Rakyat hanya bisa melihat, kadang harus minggir, bahkan tersingkir.
Tenaga kerja? Mayoritas dari luar daerah. Anak-anak muda Maluku Utara tersingkir karena tak punya akses pelatihan atau pendidikan yang memadai.
Mereka hanya jadi buruh kasar di tanah sendiri—jika beruntung.
Ini bukan soal malas atau bodoh. Ini soal sistem politik yang gagal mendidik dan memberdayakan manusia. Pendidikan diabaikan, lapangan kerja minim, kebijakan tak berpihak pada rakyat lokal.
Butuh Politik Bermoral, Bukan Politik Modal
Kini saatnya rakyat Maluku Utara sadar dan bangkit. Kekayaan alam tak akan pernah menjadi rahmat jika dikendalikan oleh politik kotor dan penguasa culas.
Maluku Utara butuh pemimpin dengan hati, bukan hanya otak. Yang tak hanya cakap dalam retorika, tapi berani berpihak kepada rakyat—meski harus melawan arus.
Dan perubahan tidak akan datang dari elite. Rakyat sipil, mahasiswa, pemuda, wartawan, dan tokoh adat harus bersatu menjaga ruang publik tetap kritis, sehat, dan berani.
Demokrasi hanya hidup ketika rakyat berani berkata cukup:
Cukup dengan politik uang!
Cukup dengan proyek abal-abal!
Cukup dengan eksploitasi tanpa kontrol!
Cukup dengan kekuasaan yang menghisap rakyatnya sendiri!
Penutup: Rakyat Harus Ambil Alih Arah!
"Tanah Kaya, Politik Sakit" bukan sekadar kutipan manis, tapi jeritan dari bumi yang lelah dikhianati.
Harapan untuk Maluku Utara masih ada—asal
rakyatnya berhenti diam dan mulai melawan.
Politik harus kembali kepada rakyat. Kekuatan sejati bukan ada di meja kekuasaan, tapi di tangan masyarakat yang sadar dan bersatu.
Saatnya membongkar panggung politik busuk dan membangun ulang Maluku Utara yang adil dan bermartabat.
Tim Mandiolinews