Hal ini menyebabkan empat desa di lingkar tambang itu menyebabkan banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Keempat desa tersebut yakni, Desa Lukulamo, Desa Lelilef, Desa Woebulan, Desa Woekob dan Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah.
Banjir tersebut dipicu bukan hanya karena faktor alam, melainkan diduga karena adanya deforestasi hutan akibat aktivitas pertambangan yang dilakukan. Bahkan banjir bandang ini sudah berulang kali menerjang wilayah tersebut sehingga langkah mitigasi bencana banjir PT. IWIP patut dipertanyakan.
Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) meminta PT. IWIP bertanggung jawab atas terjadinya banjir bandang di wilayah sekitar pertambangan yang sangat merugikan warga setempat.
“Banjir Bencana ini terjadi hampir tiap tahun dan sangat merugikan masyarakat sekitar. Penanganan dampak lingkungan yang ada di lingkar tambang PT. IWIP diduga tidak berjalan dengan ideal,” kata Ketua Bidang Pertambangan & Sumber Daya Mineral Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GAMKI Teofilus Mian Parluhutan pada Sabtu, 27 Juli 2024.
GAMKI menyyangkan dan mengecam keras PT. IWIP yang dinilai tidak serius dan berdampak buruk terhadap lingkungan dari pertambangan nikel.
Teofilus meminta agar pemerintah segera mengambil langkah konkrit dengan menyalakan dan menutup sementara aktivitas PT. IWIP.
“Sebagai bentuk komitmen untuk selalu mengutamakan keselamatan rakyat, kami meminta kepada Kementerian terkait untuk segera mengambil langkah tegas menghentikan aktivitas pertambangan nikel yang masih beroperasi,” tegas Teofilus.
Menurut Teofilus, kegiatan pertambangan tersebut melanggar prinsip kemanusiaan dan tidak menghargai hak asasi manusia, baik pekerja maupun warga negara yang pada saat ini menimbulkan kerugian moril dan materiil akibat bencana banjir.
“Kami juga mendesak Pemerintah pusat untuk mengalirkan seluruh aktivitas pertambangan nikel dan smelter yang ada di Maluku Utara, serta provinsi lainnya seperti Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Evaluasi yang menyeluruh ini diperlukan untuk mencegah terjadinya bencana serupa yang menyebabkan kerugian dan korban jiwa bagi masyarakat,” kata Teofilus.
Teofilus menegaskan bahwa DPP GAMKI mendukung program hilirisasi tambang yang sedang digencarkan oleh pemerintah Indonesia.
Namun, lanjut Teofilus, program hilirisasi tersebut harus tetap memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat setempat.
“GAMKI selalu mendukung berjalannya program hilirisasi untuk tercapainya Indonesia Maju di tahun 2045. Namun aspek lingkungan dan masyarakat harus selalu diutamakan. Hilirisasi jangan kemudian hanya menguntungkan pemilik modal, dan malah menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat sekitar,” pungkas Teofilus. * (Tim)
0Komentar